Manggarai, NTT.infopertama.com – Warga kampung Wela, Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kab. Manggarai, menyampaikan permintaan status TRK kepada Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat saat kunjungan kerja di wilayah itu, Selasa (19/04/2022).
Permintaan tersebut terkait nasib lembaga pendidikan di desa tersebut yang sudah lama menyandang status Tambahan Ruang Kelas (TRK). Mereka meminta agar menaikkan status TRK itu menjadi sekolah dasar reguler.
Untuk hal ini, Viktor mengatakan bahwa usulan tersebut lebih tepat sampaikan kepada Bupati Manggarai. Menurutnya, sebagai Gubernur, ia tidak boleh intervensi hal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Namun, di hadapan warga, ia berjanji akan memberikan sumbangan sebesar 100 juta rupiah untuk pembangunan gedung sekolah tersebut.
“Ini urusan kabupaten. Sebagai Gubernur, saya tidak boleh campur tangan di sini. Tetapi secara pribadi saya akan sumbang 100 juta untuk pembangunan gedung ini,” kata gubernur Viktor.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagai urusan wajib pemerintahan daerah.
Namun demikian, bagaimana ruang lingkup dan bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Ketahui, kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yaitu melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan pendidikan dasar menengah.
Sementara Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
